Mengapa Suryapaloh, bukan Jokowi atau Prabowo yang disebut satria piningit.

Pertanyaan; Akungibnu menganggap Suryapaloh  merupakan satria piningit, padahal saat ini dia tidak akan menjadi presiden. Mengapa bukan Jokowi atau Prabowo yang akan terpilih menjadi presiden pada pimilu 2014?

Jawaban: Satria piningit akan “mengentaskan” rakyat dan bangsa Indonesia jika dapat bertahan dalam tempaan Kawah Candradimuka.
Suryapaloh akan  mengembalikan demokrasi gado-gado menjadi demokrasi pecel (demokrasi presidensiel) yang sudah terbukti lebih tahan lama dibanding demokrasi lotek (demokrasi parlementer) yang sayur nya sebagian mentah dan dicampur  bumbunya yang sebagian juga mentah.  

Demokrasi  gado-gado memang sangat cocok bagi elit politik di DPR karena mereka  dapat menyandera presiden sebagai yang terjadi saat ini. Dalam sistem demokrasi gado-gado presiden membutuhkan dukungan dari elit politik di DPR agar kekuasaannya “aman”. SBY tak berdaya menghadapi elit politik sehingga mengorbankan prinsip trias politika (pembagian wewenang antara Legislatif, Eksekutif dan Judikatif.). Ketiga kekuatan disalah gunakan  secara berjemaah untuk melakukan perbuatan  yang sangat merugikan rakyat.  Rakyat menjadi ditelantarkan sehingga bertindak anakis.

Lotek tidak tahan lama karena sayurannya dicampur aduk dengan bumbunya,, demokrasi pralementer tak menghasilkan pemerintahan yang stabil sehingga presiden Soekarno perlu mengeluarkan manifesto politik, kembali ke UUD 45, Masyumi dan PSI menjadi korbannya demi menegakkan demokrasi Presidensiel. Pemerintahan presidensiel terbukti lebih tahan lama, ini dibuktikan baik pada Era Orla maupun Orba dan menjadi amburadul di Era Reformasi. Orba bertahan hingga 32 tahun.

 

Reformasi memang lebih aman dibanding Revolusi, namun ternyata reformasi melenceng dari tujuan utamanya : mencegah penguasa agar tidak  dapat bertindak otoriter yang hanya memikirkan kepentingan individual/kelompok, justru menjadi “berjemaah” bagi  rejeki  elit politik .

Saat ini “dikatakan” rakyat tidak percaya lagi pada elit politik sehingga orang yang kritis (tetapi bersikap masa bodoh)  memilih golput.

Golput justru sangat “menuntungkan” elit  politik yang telah mapan,   karena dengan mudah mengibuli rakyat dengan berbagai cara untuk memperoleh kursi DPR. Golongan status quo terdiri dari mereka yang telah mapan ( yang memiliki kekuatan finansial , popularritas, kedudukan empuk dan “dipercaya” mereka yang tidak menggunakan akal budinya) ) akan dengan mudah melenggang ke DPR jika tak dicegah oleh mereka yang kritis tetapi memilih golput.

Saat ini upaya Suryapaloh menjodohkan JKW*JK sudah berhasil. Jika ternyata JKW*JK terpilih menjadi presiden, artinya merupakan bukti bahwa  rakyat  memang sudah tidak percaya lagi pada elit politik di DPR  dengan cara  memanfaatkan kesempatan memilih presiden secara langsung  yang diharapkan dapat merubah nasib demokrasi gado-gado dan demokrasi lotek menjadi demokrasi pecel yang diharapkan sanggup bertahan paling tidak selama lima tahun.

Jika ternyata JKW*JK sanggup memenuhi harapan rakyat, tak mungkin digoyahkan oleh elit politik di DPR.

Memilih JKW*JK ,menjadi presiden adalah ikhtiar yang menggunakan akal budi untuk keluar dari demokrasi gado-gado, sedangkan memilih calon yang didukung oleh elit politik di DPR karena bagi-bagi kursi empuk di Eksekutif artinya akan menghasilkan demokrasi gado-gado yang akan menyandera presiden demi kenikmatan mereka yang status quo (elit politik), kecuali presiden yang terpilih  tersebut sanggup “membabat” elit  politik yang telah mendukungnya hingga dia terpilih.

Apakah akan terulang manifesto politik seperti yang dilakukan oleh Presiden Soekarno  yang harus mengorbankan Masyumi dan PSI. Mungkinkah sejarah akan terulang?

Jika rakyat memilih JKW-JK dapat diharapkan tidak perlu manifesto politik, sebab presiden saat ini adalah dipilih rakyat secara langsung, berbeda dengan zaman demokrasi lotek dulu.

Tentu saja elit politik tidak akan tinggal diam jika “lahan”nya direbut oleh seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dengan tenggang waktu lima tahun. Kesempatan inilah yang diharapkan presiden yang bebas  dan dipilih langsung oleh rakyat (tidak butuh didukung oleh elet politik di DPR yang minta jatah kursi menteri) melakukan upaya untuk memikirkan nasib rakyat karena tidak dibebeni janji kepada elit politik yang mendukungnya.

Jika JKW*JK tak dapat memenuhi harapan rakyat, maka hanya rakyat yang berhak menurunkannya.

Restorasi mengembalikan demokrasi presidensiel ini dicanangkan oleh Suryapaloh, maka jika berhasil Suryalapoh pantas untuk dijuluki Kratria Piningit walau dia bukan Kepala Negara (Capres maupun Cawapres).  Upaya ini tergantung dari  dukungan  rakyat Indonesia ( mereka yang mendambakan perubahan bukan mempertahankan status quo).

Jadi: sebaiknya mereka yang kritis tidak menjadi golput, silakan menggunakan hak pilih berdasar akal budi, bukan ikut-ikutan. Sikap massa bodoh berarti tidak ikut bertanggung jawab atas nasib rakyat dan bangsa Indonesia.

Quo vadis orang-orang kritis?

Pemilu presiden saat ini merupakan kesempatan untuk mereka yang tadinya golput (karena tidak mempercayai lagi  pada elet politik di DPR, Pemerintahan dan Penegakan Hukum)  untuk “mencoba” mengembalikan demokrasi presidensiel secara murni dan konsekwen ,yang berarti  ikut aktif  mengembalikan arah reformasi yang telah melenceng karena disalah gunakan oleh elit politik yang tidak memihak kepentingan rakyat sehingga menyengsarakan rakyat padahal seharusnya mereka dipilih oleh rakyat.

Mereka yang kritis seharusnya  menggunakan akal budi, sehingga  mereka yang tadinya golput karena kecewa dengan kondisi saat ini, tidak akan  memilih capres yang ibaratnya :  menang jadi arang kalah jadi abu. Sebaliknya jika mereka tetap golput artinya memberikan kesempatan kepada para penipu rakyat karena sebagian besar rakyat  belum mampu menggunakan akal budinya sehingga tidak sanggup menilai budi pekerti pemimpin yang akan menentukan nasib rakyat.

Presiden yang dipilih karena didukung oleh mayoritas elit politik (politikus petualang)  karena akan membagi-bagikan kursi kekuasaan  sebagai imbalan berkoalisi  atas dasar janji. jika menang akan menjadi arang yang rapuh, karena tersandera oleh para elit politik di DPR sebagai yang terjadi saat ini (SBY ditelingkung oleh elit politik di DPR).  Sebaliknya jika kalah  akan menjadi abu bahkan  sampah  karena  tidak dipercaya oleh rakyat.

Kabinet Presidensiel bahayanya menjadi otoriter, namun baiknya  tidak ditelingkung oleh elit politik di DPR. Pembatasan waktu presiden 2 x 5 tahun belum mungkin menusun pemerintahan yang otoriter atau sistem dinasti.

Seharusnya yang menjadi presiden bukan ketua party, sebab akan tertelingkung oleh kepentingan partainya.

Saat ini  telah dimulai : baik Jokowi maupun Jusuf Kala bukan ketua partai.  Mereka harus anggup “mandiri”, tidak ditelingkung oleh elit partai di DPR dan tidak disibukkan oleh urusan party. Mereka harus memikirkan rakyat dan bangsanya secara utuh/ bulat, jika tidak becus maka rakyat  dapat melengserkannya, bukan seperti zaman Gus Dur yang dilengsert\kan oleh Amin Rais cs. Mengapa? Gus Dur tidak terkendali oleh Amin Rais.

Amin Rais sekarang ada dibalik P+H, sehingga seandainya P+H terpilih menjadi presiden/wakil  dapat membuat prahara jika ternyata Prabowo tidak dapat dikendalikan oleh Amin Rais seperti Gus Dur. 

 

 

 

Iklan

Tentang Akung Ibnu

Kakek dengan duabelas cucu yang masih senang menulis. Semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s