Aborsi diizinkan oleh Tuhan?

Pertanyaan: Menurut Akungibnu lewat Axioma Som Wyn: Segala yang terjadi adalah ulah ciptaan Nya, namun pasti telah mendapatkan izin Nya. Dalam kenyataan: aborsi dapat terjadi, jadi artinya diizinkan oleh Tuhan. Bagaimana pertanggungan jawab Akungibnu atas Axioma Som Wyn?

Jawaban: Axioma Som Wyn adalah bagian dari Teori Som Wyn, sehingga tidak boleh dipisahkan. Pemisahan ini sangat berbahaya karena dapat “dipelintir” oleh yang mempertahankan status quo, tak menghendaki perubahan.

Coba baca Teori Som Wyn secara utuh:

1. Tuhan Yang Maha Esa menyediakan segalanya, yang diinginkan dan yang tak diinginkan oleh ciptaan Nya, termasuk manusia.

2. Tuhan Yang Maha Esa memberikan/membekalkan kesadaran (consciousness) kepada setiap ciptaan Nya untuk mengurus diri sendiri, jenis dan lingkungannya.

3.  Tuhan Yang Maha Esa memberikan pilihan untuk : menjadi pembimbing, menjadi yang dibimbing atau mandiri.

4. Segala yang terjadi adalah ulah ciptaan Nya namun pasti telah mendapat izin dari Nya. (Axioma Som Wyn).

5. Izin itu hanya akan diberikan kepada ciptaan Nya yang sanggup berusaha/berbuat untuk mewujutkan keinginannya, dan berani menanggung risikonya.

Point  4 dan 5 jangan dipisahkan sebab dapat dipelintir walau masing-masing tidak dapat disangkal kebenarannya berdasar akal budi.

Sebagai contoh: KB dahulu ditentang, namun kemudian dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan moralitas.

Akungibnu pernah menulis makna dari moralitas yaitu tatanan untuk mengatur kehidupan manusia agar berbeda dengan living organisme lainnya (binatang dan tumbuh-tumbuhan).. Paling tidak ada 4 moralitas yang erat kaitannya dengan logika (hubungan antara argumentasi dengan pengambilan keputusan oleh otak dan dimanifestasikan dalam perbuatan).

1. Moralitas Agung  (MoA) erat kaitannya dengan logika keyakinan atas dasar keseimbangan fikiran dan dogma dalam bentuk Spiritual Religious yang meyakini adanya Sang Maha Pengatur, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa.

2. Moralitas Tertib Hukum (MoTH)  erat kaitannya dengan logika nyata yang sangat kompleks dan menjadikan manusia sebagai pengatur diri, jenis  dan lingkungan. MoTH berbasis filosofi Timur dan Barat, diantaranya New Age.

3. Moralitas Modern (MoMo)  erat kaitannya dengan logika fikir dan faham materialisme. MoMo menghasilkan maximalisme, keserakahan, dan perebutan kepentingan. MoMo  berbasis Folosofi ( Prinsdip Ekonomi ) Barat

4. Moralitas Minimalis  (MoM) erat kaitannya dengan akal budi  (Teori Minoimalis) keseimbangan dinamis antara akal dan batin. Moralitas Minimalis berbasis Filosofi( Ekonomi) Timur.

Nah dengan memperkenalkan berbagai moralitas  yang erat kaitannya dengan penggunaan logika, maka kita dapat melihat masalah aborsi dari berbagai  sudut pandang:  Religious Spirituality (RS) ,  Non Religious Spirituality (NRS) , Materialistic Science (MS) , Scientific Spirituality (SS)  atau penggunaan akal budi (Ketuhanan YME)..

Akungibnu akan menggunakan akal budi untuk menyelesaikan kontreversial undang-undang yang mengizinkan aborsi bagi korban perkosaan. Secara batin seharusnya kita sependapat bahwa korban pemerkosaan sangat menderita batinnya, sebab anak yang dikandung tidak  diinginkan.

Bagi yang mendambakan anak merupakan anugrah  Tuhan hingga sangat menyukurinya, namun harus diperlakukan secara proporsional, agar anugrah itu tidak menjadi bumerang. Memanjakan seorang anak karena eforia menjadikan anak tsb.  akan  mengalami kesulitan dalam hidup bermasyarakat,, dia juga akan menjadi “beban” orang tua, bahkan akan menjadi senjata makan tuan. Anak yang manja sering menimbulkani masalah bagi lingkungan. Jadi rasa syukur harus disertai pertanggungan jawab atas karunia Tuhan.

Bagi yang tidak mengharapkan anak (misalkan akibat perkosaan) kelahiran seorang anak dapat dipandang sebagai titipan atau amanah Tuhan sehingga harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Bagi yang percaya akan janji Tuhan tentang adanya kebahagiaan abadi walau dalam hidup terasa sangat pahit akan memperlakukan anak sebagi “investasi” mendapatkan kebahagiaan abadi.

Aborsi dapat dipandang sebagi “pembunuhan” yang diancam dengan dosa.

Secara akal: Seorang anak merupakan penerus biologis. Setiap   living organisme. membutuhkan penerus jenisnya, demikian juga manusia. Binatang saja tak akan membunuh jenisnya, kecuali dalam kondisi terpaksa atau norma yang mereka gunakan. Manusia juga memiliki norma yang dinamakan mora;litas.

Akungibnu memperkenalkan berbagai moralitas sebagai diatas, namun  membatasi pada moralitas berdasar akal budi.

Secara batin manusia tidak akan setuju  membunuh sesama manusia, termasuk aborsi, namun secara akal tidak akan membiarkan korban pemerkosaan kehilangan hak azasinya.  Jadi untuk menegakkan hak azasi wanita yang diperkosa undang-undang yang mengisinkan korban pemerkosaan melakukan aborsi dapat diterima oleh akal dan budi, sebab korban pemerkosaan juga harus dilindungi batinnya. Secara logika fikir aborsi .lebih baik ketimbang membunuh bayi atau membuang bayi.

Namun: undang-undang yang mengizinkan aborsi dapat disalah gunakan mereka yang tidak bertanggung jawab,, diantaranya untuk menghalalkan hubungan sex  diluar pernikahan,. Lembaga pernikahan adalah pembeda antara manusia dengan binatang. Yang perlu dipertanyakan adalah: keharusan menikah hanya bagi yang seiman (se agama).

 

 

Iklan

Tentang Akung Ibnu

Kakek dengan duabelas cucu yang masih senang menulis. Semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Satu Balasan ke Aborsi diizinkan oleh Tuhan?

  1. Akung Ibnu berkata:

    Ini saya kutipkan tulisan yang terkait dengan undang-undang aborsi:

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin menilai wajar pemerintah memperbolehkan aborsi dalam kondisi darurat medis dan kasus pemerkosaan. Kondisi seperti itu sudah diterapkan di beberapa negara lain. Sementara Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengatakan, aborsi hanya boleh dilakukan secara aman dan berkualitas kepada perempuan dalam kasus tertentu, misalnya korban perkosa.
    “Kalau di pendekatan kita pendekatan medis, saya kira wajar dan itu universal seperti itu. Kalau misalnya pemerkosaan, beberapa negara kan sudah menerapkannya,” kata Amir di Jakarta, Kamis (14/8) lalu.
    Amir menilai, seorang korban pemerkosaan perlu dilindungi pemerintah. Dia menilai janin yang dikandung seorang korban pemerkosaan bukan atas keinginannya. “Kan tidak berdasarkan keinginan dia. Anda bisa bayangkan seseorang yang jadi korban pemerkosaan seperti apa traumanya,” ucap Amir, politi Partai Demokrat.
    Selaku Menkum dan HAM, Amir mengaku belum pernah membahas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang salah satu isinya memperbolehkan aborsi dengan alasan darurat medis dan kasus perkosaan. Kemungkinan, kata Amir, PP itu dibahas Kemenkum dan HAM sebelum dia menjabat.
    “Kemungkinan di era sebelum saya menjabat menteri barangkali. Ini lima tahun, kan saya di sini baru tiga tahun,” kata Amir.
    Terpisah, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menyatakan aborsi tetap merupakan praktik terlarang berdasarkan undang-undang. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi pun membatasi, aborsi hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat medis dan kasus pemerkosaan.
    “Jadi (masalah aborsi ini) telah dibahas selama 5 tahun. Baik undang-undang maupun peraturan pemerintah mengatakan, aborsi dilarang, kecuali untuk dua keadaan, (yakni) gawat darurat medik dan kehamilan akibat pemerkosaan,” ujar Nafsiah di Istana Negara. Dia menegaskan, PP ini adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
    Nafsiah mengatakan, kondisi perlunya aborsi untuk kasus darurat medis mensyaratkan pembuktian dari tim ahli. Adapun dalam kasus pemerkosaan, kata dia, usia janin pun tak boleh lebih dari 40 hari, terhitung sejak hari pertama dari haid terakhir.
    “(Soal usia janin) sesuai fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia, yakni 40 hari, Red). Memang kalau di Katolik, dari pembuahan, sudah dianggap manusia. Maka dari itu, akan ada konseling. Keputusan pun di tangan ibu,” papar Nafsiah. PP ini diteken Presiden SBY pada 21 Juli 2014 silam.
    Kementerian Kesehatan akan menyiapkan peraturan menteri kesehatan untuk menyediakan tim ahli yang dipersyaratkan untuk persetujuan aborsi dalam kasus darurat medis. Targetnya, peraturan tersebut akan rampung sebelum masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir.
    Menurut Nafsiah, Kementerian Kesehatan juga akan menggelar pelatihan bagi tenaga kesehatan untuk bisa memberikan konseling secara tepat.
    Nafsiah mengaku belum tahu ada penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) atas penerbitan PP Nomor 61 Tahun 2014. “Saya tidak tahu. Ini kan sudah dibahas lima tahun lintas sektor melibatkan civil society. Mungkin yang ditanya (komentarnya soal PP ini) nggak baca (soal kajian dan PP ini),” kata dia.
    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. PP ini di antaranya mengatur masalah aborsi bagi perempuan hamil yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis dan atau hamil akibat pemerkosaan, merujuk Pasal 75 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2009.
    Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi pada 21 Juli 2014. Peraturan ini melegalkan tindakan aborsi atau mengugurkan kandungan. Kebijakan ini telah menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Berikut komentar para pihak terkait terbitnya peraturan tersebut.
    Pasal 31 PP 61 Tahun 2014 yang melegalkan aborsi, berbunyi, ayat 1 Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan: a. indikasi kedaruratan medis; atau b. kehamilan akibat perkosaan.
    Ayat 2 Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.
    Menurut pasal tersebut, setiap orang dilarang melakukan aborsi terkecuali berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.
    Indikasi kedaruratan medis yang dimaksud meliputi kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau kesehatan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, ataupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.
    Penentuan indikasi kedaruratan medis dilakukan tim kelayakan aborsi, yang paling sedikit terdiri dari dua tenaga kesehatan, yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan. “Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab,” demikian bunyi Pasal 35 ayat (1) PP Kesehatan Reproduksi.
    Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin menolak PP reposduksi ksehetan yang melegal aborsi. Menurut IDI, PP ini bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kode Etik Kedokteran Pasal 11 Ayat (5) tentang Perlindungan Kehidupan.
    “Kalau ingin melakukan aborsi, jangan ajak-ajak kami (dokter). Kami tidak mau dipenjara karena sampai sekarang KUHP masih berlaku. Undang-undang yang kuno dari Babilonia sekalipun sampai pada sumpah Hipokrates yang dibuat Pitagoras sangat mengharamkan aborsi,” tegas Zaenal Abidin di kantor pusat PB IDI di Jakarta.
    Yuk, ikuti polemik aborsi dalam kondisi darurat medis dan kasus pemerkosaan bersama Tribun Livechat dan Psikolog Bertha Sekunda, Kamis (21/8/2014), pukul 16.00. Silakan klik livechat.tribunnews.com.
    Terkait#Amir Syamsuddin#Menkes
    Baca Juga
    Amir Syamsuddin Senang Jika Demokrat Merapat ke Jokowi
    Menkes: Mengandung Anak Korban Perkosaan Langgar Hak Perempuan
    Menkes : Rokok Bisa Bangkrutkan BPJS
    Menkes: Mie Instan Sebabkan Anak Kurang Makan Sayur dan Buah
    Napi Pendukung ISIS tak Diberi Remisi
    Editor: Ade Mayasanto
    + Share

    JANGAN LEWATKAN
    PKS Yakin PAN Tidak Membelot ke Jokowi-JK
    PKS Yakin PAN Tidak Membelot ke Jokowi-JK
    Tunggu Putusan MK, Presiden SBY Batal ke Papua
    Tunggu Putusan MK, Presiden SBY Batal ke Papua
    Pengamat: KPU Sebaiknya Tolak Permintaan Golkar Soal Nusron dan Agus
    Pengamat: KPU Sebaiknya Tolak Permintaan Golkar Soal Nusron…
    SBY Kumpulkan Menterinya Bahas Putusan MK Besok
    SBY Kumpulkan Menterinya Bahas Putusan MK Besok
    Chairul Tanjung Bisa Menjabat Lima Menteri Sekaligus
    Chairul Tanjung Bisa Menjabat Lima Menteri Sekaligus
    0 KOMENTAR

    TERBARU TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar

    18.778 Polri dan 10.000 TNI akan Hadapi 50.000 Pro-Prabowo-Hatta

    Akbar Tanjung Persilakan Trio Elit Golkar Pendukung Jokowi Gugat Ical Rp 1 Triliun

    Muhaimin Iskandar: Banyak Sekali yang Dukung Saya Jadi Ketua Umum PKB Lagi

    Respon Aburizal Bakrie Ketika Priyo Budi Santoso Nyatakan Keinginan Jadi Ketua Umum Golkar

    Golkar: Hormati Keputusan MK, Sedih atau Gembira Itu Nomor Dua

    Partai Pendukung Prabowo Boleh Migrasi ke Jokowi, Tapi Tak Otomatis Dapat Kursi Menteri

    Suhardiman dan Zainal Bintang Tak Berhak Mendesak Percepatan Munas Golkar

    Alasan Ical Tak Gubris Orang-orang yang Mendesak Percepatan Munas Golkar

    Ical Inginkan Koalisi Merah Putih Bertahan Hingga 10 – 20 Tahun

    Golkar dan PPP Paling Potensial Hengkang ke Jokowi Kalau Prabowo Kandas di Sengketa Pilpres

    Jajaran Petinggi KPU Siapkan Stamina Jelang Putusan Sengketa Pilpres Oleh MK

    Ketua Umum Gerindra Sakit Kanker Paru-Paru Stadium 4B

    Fadel Muhammad Klaim Dapat Skor Tertinggi di Bursa Calon Ketua DPR Versi Golkar

    Titiek Soeharto Dukung Rencana Prabowo Ajukan Gugatan ke PTUN dan MA

    Panser Dikerahkan, Mantan Istri Prabowo Aja Bilang Pengamanan Putusan Sengketa Pilpres Lebay !

    Ical Bantah Koalisi Permanen Bentukan Golkar Motifnya Untuk Menangkan Prabowo

    Inilah Empat Kelompok Massa Pro-Prabowo yang Akan ‘Mengepung’ Markas MK, Kamis Siang

    Alasan Hakim MK, Tumben-tumbennya Izinkan Wartawan Masuk Ruang Sidang

    Begitu Sengketa Pilpres Diputus MK, TNI Janji Langsung Lakukan Pengamanan

    Dibayar Triliunan Dana Pengamanan, Polri Ikut Tanggungjawab Sengketa Pilpres

    Ical: Jagoan Pak Fahmi Belum Saya Sebut

    Fahmi Idris Diapit Ical dan Akbar Tandjung Saat Halal Bi Halal Golkar

    Kontroversi Aborsi Korban Perkosa

    Ical Tegaskan Golkar Setia Gabung Koalisi Merah-Putih

    Ikut Seleksi Anggota BPK, Politisi Golkar Tegaskan Sikap Independen

    Panitia Muktamar PKB Sewa Puluhan Hotel di Surabaya Buat Tampung Ribuan Peserta

    Keluarga Nazaruddin Dinilai Tidak Etis Temui Saksi Anas

    Nusron Cs Dipecat dari Golkar, Ical: Biar Saja

    Kabarnya, 2 Saudara Nazaruddin Diam-diam Ketemu Saksi Anas di Mall

    Yorris: Menyakitkan, Tiga Kader Golkar Dipecat

    Achsanul Qosasi Incar Jabatan Anggota BPK

    Jika Gagal di MK, Prabowo-Hatta Lanjut ke PTUN dan MA

    Analisis Dosen Politik UIN Soal Jenderal yang Masuk Bursa Kabinet Jokowi

    TNI Siap Mengamankan Hasil Sidang MK Pilpres 2014

    Siapkah Kita Untuk Pemilu Ulang?

    KPK Bidik Dugaan Suap 14 Sengketa Pilkada Era Akil

    KPK Bidik Tersangka Baru Kasus Pilkada Jatim

    Nusron dan Agus Cuma Dapat Foto Surat Pemecatan

    Jokowi Akan Gandeng Investor Bangun Tol Laut

    KPK Incar Semua Kepala Daerah Penyuap Akil Mochtar

    berita TERKINI
    20140821_023825_prabowo-dan-suryadharma-ali.jpg
    Golkar dan PPP Paling Potensial Hengkang ke Jokowi Kalau Prabowo Kandas di Sengketa Pilpres
    28 menit lalu
    20140811_001811_paul-pogba-mimiiiii.jpg
    Paul Pogba Negosiasi Kontrak Baru Bersama Juventus
    29 menit lalu
    20140821_023138_husni-kamil-manik-ketua-kpu.jpg
    Jajaran Petinggi KPU Siapkan Stamina Jelang Putusan Sengketa Pilpres Oleh MK
    35 menit lalu
    20140402_002306_luka-modric-laripagiiiiii.jpg
    Luka Modric Ingin Bernostalgia di Kandang Atletico Madrid
    39 menit lalu
    20140821_022341_suhardi-gerindra.jpg
    Ketua Umum Gerindra Sakit Kanker Paru-Paru Stadium 4B
    43 menit lalu

    berita POPULER
    diana_foley1.jpgsis-wartawan.JPGfoley.jpgfoley1.jpg
    Surat Terbuka Ibunda Jurnalis AS yang Dipenggal ISIS
    15 jam lalu
    20140820_145008_pendukung-prabowo-demo-di-mk-nih2.jpg
    Koordinator Pendukung Prabowo di MK Kesal Banyak Anggotanya Pilih Wisata
    12 jam lalu
    20140820_111903_wakil-gubernur-dki-jakarta-basuki-tjahaja-purnama20.jpg
    Siapa Nama Wakil Gubernur Kita, ‘Ahoooook’
    15 jam lalu
    20140815_165327_gardu-prabowo-demo-di-mk.jpg
    Besok Pendukung Prabowo-Hatta Berencana ‘Kuasai’ Patung Kuda hingga Istana
    15 jam lalu
    20140820_171818_massa-prabowo-dan-polisi-di-mk-nih2.jpg
    Polisi Diatur Demonstran Pendukung Prabowo di MK
    9 jam lalu
    topik POPULER
    01.
    Calon Presiden 2014
    02.
    Transfer Pemain
    03.
    Liga Champions
    04.
    Piala Super Spanyol
    05.
    Liga Super Indonesia
    06.
    Prahara Partai Golkar
    07.
    Kasus Hambalang
    08.
    Penemuan Mayat di Jalan Tol
    09.
    Jaringan Kelompok ISIS
    10.
    Pemilu 2014
    TRIBUNnews.com © 2014 • About Us • Help
    Privacy Policy • Terms of Use • Redaksi • Info iklan
    Contact Us • Lowongan
    Atas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s